Rapat Pleno Evaluasi TPKAD Provinsi Maluku : mendorong perluasan akses keuangan kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah
Pertumbuhan ekonomi Maluku menunjukan kemajuan yang positif dan tercatat semakin membaik yaitu 4,81% (yoy) pada triwulan II. Tetapi capaian tidak didukung dengan inflasi yang tinggi yaitu sebesar 5.80% (yoy) pada semester pertama dan terus meningkat dibulan agustus 2022 sebesar 6.65%(yoy). Hal ini kemudian menjadi paradoks terhadap perekonomian Maluku, sehingga diharapkan kedepan pertumbuhan ekonomi yang baik harus ditunjang dengan capaian inflasi yang terkendali sesuai sasaran/target inflasi yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku 3,0% ±1%
Untuk itu Pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan Rapat Pleno Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Dearah (TPAKD) yang dilaksanakan pada Selasa, 4 Oktober 2022 bertempat di Lantai V Kantor OJK Perwakilan Maluku.
Rapat Pleno yang di pimpin langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian Daerah Setda Maluku dimaksudkan untuk mendorong perluasan akses keuangan kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
Dalam Rapat Pleno percepatan akses keuangan daerah, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Maluku mengarahkan kepada TPAKD Provinsi Maluku untuk melakukan terobosan dengan mencari solusi yang inovatif, meningkatkan kkordinasi antar OPD dalam lingkup Pemerintah maupun swasta, perlunya kolaborasi dan sinergi program kerja TPKAD dan TPID Provinsi Maluku guna mendorong pertumbuhan ekonomia daerah, serta mendorong program kerja tematik nasional TPKAD satu pelajar satu rekening di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan kementerian Agama Wilayah Maluku.
Rapat Pleno evaluasi Tim Percepatan Akses Daerah Provinsi Maluku sangat penting bagi daerah mendorong akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat serta mendorong Lembaga jasa Keuangan (LJK) untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
Diharapkan dengan keberadaan TPKAD Provinsi Maluku dapa menjawab tantangan dan permasalahan ekonomi daerah sehingga kebijakan Percepatan akses keuangan daerah menjadi leboih tepat sasaran dan meningkatkan produktifitas masyarakat.